NUSAKATA.COM – Koordinator Nasional (Kornas) Aksi Guru Honorer Madrasah, Fahru Rijal, menanggapi pernyataan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim, yang mengaku tidak mengetahui adanya guru madrasah asal Pandeglang yang ikut dalam aksi unjuk rasa di Istana Presiden, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Sebelumnya, Lukmanul Hakim menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan resmi mengenai keberangkatan para guru tersebut.
“Kami tidak mengetahui adanya guru madrasah dari Pandeglang yang mengikuti aksi di Jakarta karena tidak ada surat atau pemberitahuan resmi yang kami terima,” ujarnya. Dilansir Jum’at, (31/10/2025).
Menanggapi hal itu, Fahru Rijal mengatakan bahwa pihaknya memahami kondisi tersebut.
“Tidak masalah, kami maklumi karena kesibukan di daerah mungkin membuat pihak Kemenag belum mengetahui pergerakan kami di tingkat pusat,” jelasnya.
Ia menerangkan bahwa aksi di Istana Presiden merupakan wujud penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat agar lebih memperhatikan nasib guru madrasah, terutama yang masih berstatus honorer.
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kepada para pengambil kebijakan di pusat. Alhamdulillah, sejauh ini responsnya cukup positif. Beberapa tuntutan sudah mulai menunjukkan perkembangan,” ujar Fahru.
Lebih lanjut, Fahru menyatakan bahwa para guru honorer tetap optimistis hasil aksi nasional akan membawa perubahan positif.
“Kami yakin Bapak Prabowo sebagai Presiden memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Ada program seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, dan kami berharap perhatian serupa diberikan kepada guru madrasah swasta yang turut mencerdaskan bangsa serta mendukung visi Astacita pemerintahan Prabowo,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah peserta aksi asal Pandeglang yang enggan disebut namanya mengungkapkan kekecewaan atas pernyataan Kepala Kemenag Pandeglang.
Mereka menilai seharusnya pihak Kemenag memberikan dukungan moral terhadap perjuangan guru madrasah yang berupaya memperbaiki nasib dan kesejahteraan mereka.
Bahkan, sempat muncul wacana untuk menggelar aksi lanjutan di Kantor Kemenag Pandeglang.
Aksi nasional tersebut diikuti ribuan guru honorer madrasah dari berbagai daerah di Indonesia.
Mereka menuntut percepatan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta.
