Menu

Mode Gelap
 

Aktivis Soroti Pembangunan Gapura di Pandeglang, Nilai Tak Prioritaskan Kepentingan Publik

- Nusakata

14 Oct 2025 21:02 WIB


					ejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Senin (14/10/2025). Perbesar

ejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Senin (14/10/2025).

NUSAKATA.COM Sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Senin (14/10/2025).

Mereka memprotes pembangunan dua gapura yang dinilai tidak mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat di tengah berbagai persoalan mendasar yang belum tertangani.

Koordinator aksi, Imbron Rosadi, menyampaikan bahwa pembangunan gapura tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembangunan tersebut dianggap tidak mendesak, mengingat masih banyak infrastruktur lain yang lebih dibutuhkan masyarakat.

“Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan banyaknya jalan rusak, pembangunan dua gapura ini justru menunjukkan ketidakberpihakan terhadap rakyat. Ini seperti mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Imbron dalam orasinya.

Hal senada disampaikan Koordinator Lapangan II, Novan Ahmad Fauzan, yang mempertanyakan lokasi pembangunan gapura yang berada di akses menuju rumah dinas Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang. Ia menyebut, anggaran pembangunan satu gapura mencapai Rp181 juta.

“Masih banyak masalah mendasar seperti jalan rusak, pendidikan, dan rumah tidak layak huni. Jika satu gapura menelan anggaran sebesar itu, maka dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” kata Novan.

Selain menyoroti alokasi anggaran, para aktivis juga mengangkat isu dugaan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek, serta kemungkinan adanya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip good governance.

“Kami juga mendorong adanya audit terbuka terhadap proyek-proyek serupa agar publik bisa melihat proses penganggaran dan pelaksanaannya secara jernih,” tambah Imbron.

Hingga berita ini ditulis, redaksi NUSAKATA.COM masih berupaya menghubungi pihak Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang untuk memperoleh konfirmasi dan tanggapan terkait pembangunan gapura tersebut dan protes yang disampaikan para aktivis.

Redaksi akan memperbarui informasi ini setelah mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.

Baca Lainnya

BEM Nusantara Banten Desak Pemerintah Awasi Ketat Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

14 October 2025 - 21:24 WIB

WPR, IPR, Tambang, BEM, MasyarakatAdat

Pemerintah Desa Pagelaran Menggelar Pelantikan Penjabat Kepala Desa Dan Serah Terima Jabatan

14 October 2025 - 16:13 WIB

Khoerul Muslim Terpilih Sebagai Ketua Umum PC PMII Pandeglang 2025-2026

13 October 2025 - 15:27 WIB

Bangunan Waralaba di Cisata Dipertanyakan Izinnya, Warga Sekitar Protes

13 October 2025 - 13:04 WIB

Formatur Karang Taruna Pandeglang Gelar Rapat Penyusunan Kepengurusan, Siap Songsong Indonesia Emas 2045

13 October 2025 - 10:07 WIB

Bupati Lahat Respon Azhar Fajri Pasien Hemodialisa 

12 October 2025 - 19:49 WIB

Trending di Daerah