NUSAKATA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menolak wacana mengubah skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan uang tunai. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa sistem MBG saat ini telah dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo dan tidak akan diubah begitu saja.
Dadan menjelaskan bahwa pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai sudah diakomodasi melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kementerian Sosial.
“Karena itu kami tidak akan menjalankan skema tersebut,” ujarnya di kantor BGN, Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.
Alumnus Institut Pertanian Bogor ini juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa bantuan tunai berpotensi disalahgunakan. Ia mencontohkan kejadian di Sumatera Utara, di mana seorang ibu menggunakan dana dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik anaknya untuk keperluan lain, bukan untuk membayar sekolah.
Menurut Dadan, esensi dari program MBG adalah untuk memastikan intervensi langsung pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
“Program ini sudah melalui proses diskusi panjang dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi secara langsung,” katanya.
Lebih lanjut, Dadan mengatakan bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk uang akan menghambat upaya pemerintah membangun rantai pasok ekonomi di desa-desa. Dengan mendirikan dapur MBG, pemerintah ingin menciptakan permintaan baru terhadap produk pangan lokal.
“Satu unit SPPG (Sentra Pangan Program Gizi) mampu mendorong kemandirian dan ketahanan pangan lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa satu SPPG membutuhkan sekitar lima ton beras setiap harinya, yang disuplai dari daerah setempat maupun wilayah penghasil beras lainnya. Hal ini diyakini dapat menjaga permintaan pasar bagi petani dan stabilitas nilai tukar hasil tani.
“Satu SPPG per bulan butuh 5 ton beras, setara 10 ton gabah kering giling. Itu artinya ada sekitar dua hektare lahan panen yang bisa terserap untuk satu SPPG,” ujar Dadan.
Sebelumnya, muncul kritik terhadap pelaksanaan program MBG terkait risiko keracunan dan perbedaan selera makan siswa. Hal ini mendorong munculnya kembali usulan agar makanan bergizi disalurkan melalui orang tua. Salah satu yang mengusulkan adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Charles Honoris. Ia menilai proses penyajian makanan dalam skala besar memakan waktu lama dan berisiko tinggi terkontaminasi.
Charles menyarankan agar BGN mempertimbangkan alternatif penyaluran, termasuk memberikan uang langsung kepada orang tua agar mereka bisa menyiapkan makanan sendiri bagi anak-anaknya.
“Ini bisa menjadi solusi agar makanan sesuai kebutuhan dan selera anak,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 19 September 2025. ***
