NUSAKATA.COM – Penundaan rotasi dan mutasi pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten semakin menuai sorotan tajam. Barisan Mahasiwa dan Pemuda Peduli Kebijakan Publik mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten segera mengambil langkah tegas dengan melantik pejabat definitif. Mereka menilai, alasan “menunggu kondusifitas dan stabilitas masyarakat” adalah dalih politis yang tidak memiliki pijakan hukum yang kuat.
“Gubernur dan Wakil Gubernur jangan sembunyikan kelemahan manajemen pemerintahan di balik alasan stabilitas. Rotasi dan mutasi adalah hal normal dalam birokrasi, bukan agenda politik yang bisa ditunda sesuka hati. Jika terus ditunda, yang dikorbankan adalah rakyat Banten,” Ungkap Ahmad Syafaat Selaku Koordinator Barisan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Kebijakan Publik kepada awak media, pada jumat, (5/9/26).
Jabatan strategis di level Eselon II adalah kunci jalannya roda pemerintahan. Kekosongan posisi atau status Plt yang berlarut-larut hanya akan memperlambat kinerja OPD, melemahkan pelayanan, dan menimbulkan ketidakpastian arah kebijakan.
“Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip good governance dan merugikan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Landasan hukum juga jelas mendukung percepatan pelantikan. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan asas kepastian hukum dan kepentingan umum. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan mutasi dan promosi sebagai instrumen manajemen ASN yang menjamin profesionalisme dan netralitas birokrasi. PP No. 11 Tahun 2017 (jo. PP No. 17 Tahun 2020) pun mewajibkan pengisian jabatan tepat waktu agar roda pemerintahan tidak tersendat.
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum itu menegaskan, bila Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tetap abai dan tidak segera melantik pejabat Eselon II, maka gelombang protes tidak bisa dihindari.
“Kami beri peringatan keras: segera lantik pejabat hasil rotasi-mutasi, atau mahasiswa akan turun ke jalan menagih tanggung jawab. Jangan biarkan birokrasi menjadi korban tarik-menarik kepentingan,” ujarnya.
Publik kini menunggu keberanian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Menunda pelantikan hanya akan memperburuk citra kepemimpinan dan melemahkan kepercayaan masyarakat,” tutupnya.**
