NUSAKATA.COM – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Serang menyampaikan kecaman keras terhadap insiden tragis yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol) setelah tertabrak dan terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam (28/8/2025).
Bagi PMII Kabupaten Serang, peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan bentuk brutalitas aparat yang kembali mencoreng wajah demokrasi Indonesia.
Ketua PC PMII Kabupaten Serang, Nurhidayat, menyatakan rasa duka mendalam atas wafatnya korban, sekaligus kemarahan terhadap praktik represif aparat negara dalam mengawal aksi massa.
“Peristiwa ini adalah tragedi kemanusiaan. Polisi dan Brimob seharusnya melindungi, bukan membunuh rakyat. Kami mengutuk keras tindakan biadab yang dilakukan oleh aparat hingga merenggut nyawa seorang warga sipil yang tengah memperjuangkan aspirasi,” tegas Nurhidayat. Jum’at, (29/8/2025).
Ia menambahkan, insiden ini jelas memperlihatkan bahwa negara gagal menjamin hak dasar warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara damai sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Ketua Biro Media Informasi & Komunikasikan PC PMII Kabupaten Serang, Puad Kamal, menyoroti bagaimana institusi kepolisian harus bertanggung jawab secara penuh, bukan hanya dengan menahan tujuh anggota Brimob yang sudah diamankan.
“Kami menolak segala bentuk impunitas. Penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan, terbuka untuk publik, dan tidak boleh ada satu pun oknum yang dilindungi oleh institusi. Jangan ada lagi pola lama: ‘kambing hitam’ diserahkan, sementara aktor intelektualnya dibiarkan,” ujarnya.
Kamal menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dilepaskan dari pola pengendalian massa aparat kepolisian yang sering kali mengedepankan pendekatan militeristik daripada pendekatan humanis.
Melalui siaran pers ini, PC PMII Kabupaten Serang menyampaikan beberapa tuntutan tegas:
1. Usut Tuntas kasus tewasnya pengemudi ojol dan proses hukum transparan terhadap tujuh anggota Brimob yang sudah diamankan, serta membuka hasil penyelidikan kepada publik.
2. Tegakkan Keadilan dengan memastikan keluarga korban mendapatkan keadilan hukum, dukungan moral, dan jaminan tanggung jawab penuh dari institusi Polri.
3. Reformasi Prosedur Pengamanan Aksi, dengan menghentikan pendekatan represif dan menggantinya dengan pola pengawalan yang lebih humanis, sesuai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
4. Pengawasan Independen proses hukum harus melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, dan organisasi masyarakat sipil, agar tidak terjadi manipulasi fakta atau penutupan kasus.
5. Evaluasi Menyeluruh terhadap kultur kekerasan dalam tubuh Brimob yang kerap kali berujung pada pelanggaran HAM dan menimbulkan korban jiwa.
Ketua PC PMII Kabupaten Serang, Nurhidayat, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi koreksi besar terhadap aparat keamanan:
“Negara harus berani mereformasi cara kerja aparat. Jangan biarkan tragedi seperti ini menjadi siklus tahunan setiap kali rakyat menyuarakan aspirasi. Jika dibiarkan, kita akan terbiasa dengan kematian yang tidak adil, dan itu adalah kehancuran bagi demokrasi,” Ulasnya.
PC PMII Kabupaten Serang menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis, dan komunitas ojek online untuk bersatu mengawal proses hukum agar tragedi tersebut tidak sekadar menjadi catatan hitam yang dilupakan.
“Keadilan untuk korban adalah keadilan untuk seluruh rakyat. Kami tidak akan berhenti bersuara sampai negara benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada brutalitas aparatnya sendiri,” pungkas Nurhidayat.
