NUSAKATA.COM – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3- TGAI) merupakan program (BBWSC3) Cidanau, Ciujung, Cidurian dari Kementrian PUPR yang merupakan program padat karya tunai yang bertujuan untuk memperbaiki, merehabilitasi, atau meningkatkan fungsionalitas jaringan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani.
Program tersebut ramai diperbincangkan lantaran ada dugaan indikasi storan 30-40 % dari para kelompok Penerima Program tersebuk kepada Oknum orang yang terselubung ke Anggota DPR RI.
Dikatakan Aktivis Pandeglang, Novan Ahmad Fauzan yang menganggap program tersebut baik dalam pengelompokan manfaat kesejahteraan para petani di pedesaan.
Lain halnya, kata Novan, program tersebut malah jadi ajang bancakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Diungkapkannya, hal tersebut diduga menjadi sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Hasil beberapa informasi yang kami himpun memang begitu. Ada dugaan storan yang fantastis, mencapai 30-40 persen dalam satu titik anggaran,” Kata Novan saat ditanya melalui WhatsApp. Kamis, (28/8/2025).
Saat ditanya informasi yang ditemukannya, dia menjawab dari beberapa rekan yang menerima program tersebut.
Bahkan Novan memaparkan, bahwa beberapa rekannya menjadi kelompok program tersebut, dan dianggap merasa beban kepada para kelompok.
“Mereka tidak mau membuktikan dan menyuarakan hal ini. Tapi, merasa terbebani juga menurut mereka,” jawabnya.
Bahkan, mereka khawatir jika anggaran tersebut takut tidak maksimal dalam pelaksanaan.
“Pokoknya gitulah, tau sendiri dalam program pemerintah ada saja ini itunya,” ujarnya.
Terpisah, pemuda Pandeglang lain yang selalu lantang menyuaran aspirasi masyarakat, Aditia Ikhsan menuturkan, bahwa dianggapnya program P3Tgai ada saja informasi yang diserapnya soal dugaan storan.
Kata Adit, memang benar adanya dugaan tersebu, bahkan banyak yang merasa terbebani.
“Ya, apalagi ini ada dugaan 30 – 40 persen Fee storannya. Memang sulit dibuktikan hal soal storan ini, selain mereka para kelompok yang memang benar-benar melaporkannya. Tapi gak mungkin juga mereka bisa bertindak laporan dan membuka aibnya,” tandasnya.
Tapi, sarat kualitas pembangunan yang kurang maksimal jika ada unsur storan tersebut. Dinilai bisa kurang maksimal atau bisa jadi kualitasnya kurang bagus.
“Karena tadi, jika storan mencapai segitu. Program ini sering adanya dugaan storan proyek, apalagi ini katanya diakomodir oleh oknum orangnya DPR RI,” ucapnya Adit.
“Ya kami menduga hal itu bisa saja dilakukan. Mengingatkan modal politik harus dibayar, apalagi jadi anggota DPR RI. Intinya, saya bosan mendengar kata Storan proyek dari pemerintah. Aparat Penegak Hukum jangan diam dan segera lakukan penyelidikan,” tambahnya saat ditemui di kediamannya.
