NUSAKATA.COM — Perjuangan Percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa semakin mendapatkan energi baru. DPRD Nusa Tenggara Barat secara resmi menyatakan dukungan penuh tanpa syarat terhadap terbentuknya provinsi baru di Pulau Sumbawa (11/08/25)
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, bersama seluruh Wakil Ketua saat menerima audiensi Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Induk, KP4S Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa, serta sahabat DPW Gerak Juang dan Pendidikan Indonesia (GJPI) yang juga tergabung dalam Front Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (FPPPS) Jakarta.
Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD NTB ini turut dihadiri perwakilan Kabag Humas dan Kabag Hukum Pemprov NTB, Pertemuan berjalan hangat dan penuh semangat perjuangan.
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, menyampaikan rasa terhormat atas kunjungan Keluarga Besar KP4S. Ia menegaskan, dukungan yang diberikan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen politik yang akan dikawal hingga ke tingkat pusat.
“Kami mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tanpa syarat. DPRD NTB siap berada di garda terdepan bersama KP4S untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Sementara itu, Ketua KP4S, Zakaria Surbani, mengapresiasi sambutan hangat dan komitmen DPRD NTB. Menurutnya, dukungan politik dari lembaga legislatif provinsi menjadi modal besar untuk mempercepat langkah menuju pembentukan provinsi baru.
Selain dukungan penuh, DPRD NTB juga berkomitmen mendampingi KP4S dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, serta memfasilitasi berbagai langkah strategis ke depan. Pimpinan DPRD juga menyarankan KP4S di semua tingkatan agar memperkuat komunikasi dengan eksekutif dan legislatif di masing-masing daerah, serta menjalin sinergi dengan kelompok strategis lainnya.
Audiensi ini diyakini menjadi momentum berharga dalam mempercepat terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa.
Dengan dukungan politik yang solid, harapan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, pelayanan publik yang lebih cepat, dan pembangunan yang lebih merata, kini semakin nyata.
