NUSAKATA.COM – Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan visa cascade pada Juli 2025, yang diharapkan mempermudah WNI keluar-masuk wilayah Eropa.
Mengacu pada situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, kebijakan ini merupakan hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada 13 Juli 2025 di Brussels, Belgia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pada 31 Juli bahwa visa cascade menjadi terobosan penting karena mengurangi frekuensi pengajuan visa, menyederhanakan administrasi, serta mempermudah mobilitas dan perencanaan perjalanan jangka panjang.
Melalui kebijakan ini, WNI dengan riwayat penggunaan visa Schengen dalam tiga tahun terakhir dapat mengajukan visa multiple entry dengan masa berlaku hingga lima tahun.
Airlangga menambahkan, kemudahan ini memberikan fleksibilitas besar bagi pelaku usaha Indonesia untuk menghadiri pameran, forum bisnis, dan pertemuan investasi di berbagai negara Eropa.
Secara praktis, pemegang visa cascade dapat keluar-masuk kawasan Schengen berkali-kali selama masa berlaku visa tanpa harus mengurus dokumen baru setiap kali bepergian. Bahkan, masa berlaku untuk WNI lebih panjang dibandingkan visa Schengen biasa. Setelah kunjungan pertama, visa dapat langsung diperpanjang hingga lima tahun ke depan.
Erlangga menegaskan, WNI yang memiliki minimal satu visa Schengen dalam tiga tahun terakhir berhak mengajukan visa multiple entry, sementara Indonesia sendiri telah memberikan fasilitas visa on arrival bagi 27 negara Uni Eropa.
Permohonan visa Schengen dari Indonesia tergolong tinggi. Pada 2024, tercatat 203.000 pengajuan, menempatkan Indonesia di urutan ke-13 terbesar di dunia dan ke-3 di ASEAN setelah Thailand dan Filipina.
Visa cascade berlaku di 29 negara Eropa, yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss.
Kebijakan ini diyakini akan mendorong peningkatan kunjungan wisata, perdagangan, keikutsertaan dalam lokakarya, riset pasar, pengembangan jaringan bisnis, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. ***
