NUSAKATA.COM – Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam hal penampungan sampah kini menyulut kecemasan publik. Setiap hari, 500 ton sampah dari Tangsel mengalir ke wilayah Pandeglang. Ironisnya, kebijakan ini lebih menitikberatkan orientasi ekonomi – jadwal ‘cuan‘ tanpa pertimbangan serius terhadap AMDAL, keberlanjutan pengelolaan, serta dampak sosial dan ekologis terhadap masyarakat lokal.
Warga dikejutkan karena kebijakan ini berjalan tanpa komunikasi terbuka, tanpa sosialisasi, tanpa transparansi, dan tanpa keterlibatan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan: tak ada satu pun gagasan konkret mengenai masa depan sampah – ke mana akan dibawa, bagaimana diolah, dan apakah membawa manfaat jangka panjang.
Pemerintah daerah seolah tak mau melihat visi jangka panjang: potensi lahirnya “gunung sampah” baru di Banten Selatan. Jika terus berlanjut tanpa pengelolaan bijak, Pandeglang tak hanya menghadapi bencana lingkungan, tapi juga darurat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sendiri.
Masyarakat berhak bertanya:
– Apakah Pandeglang menjadi “tempat buangan” bagi kota besar yang tidak sanggup mengurus limbahnya sendiri?
– Apa rencana jangka panjang Pemda Pandeglang dalam menangani 500 ton sampah per hari?
– Apakah sistem pemilahan, teknologi ramah lingkungan, atau program daur ulang terpadu telah disiapkan?
– Adakah jaminan bahwa sampah tersebut tidak akan mencemari ekosistem, menurunkan kualitas air, atau membahayakan kesehatan warga?
Semua pertanyaan ini hingga kini belum mendapatkan jawaban yang memadai. Ketiadaan forum publik serta komunikasi resmi menimbulkan kecurigaan, ketakutan, dan potensi konflik sosial.
Masyarakat Pandeglang tidak anti-pembangunan, dan tidak keberatan terhadap kerja sama antar-daerah. Namun, kerja sama yang sehat harus berlandaskan keadilan ekologis, keberlanjutan, dan partisipasi publik. Tidak boleh hanya atas dasar untung-rugi fiskal jangka pendek sambil meminggirkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Jika Pemda serius berpikir jernih, kebijakan ini harus dijadikan momentum untuk membangun sistem pengelolaan limbah yang inklusif dan mendukung masa depan rakyat Pandeglang – bukan hanya membuka lahan temporer untuk menampung sampah.
Agar kerja sama ini menjadi peluang – bukan bencana – berikut langkah konkret yang perlu segera dilakukan Pemda:
1. Membangun fasilitas pengelolaan sampah terpadu, menggantikan TPA konvensional: meliputi pemilahan, komposting, daur ulang plastik/logam, hingga teknologi waste‑to‑energy (WTE).
2. Mengembangkan ekonomi sirkular lokal, melalui pemberdayaan bank sampah, UMKM daur ulang, dan koperasi pemulung yang menyerap tenaga kerja lokal.
3. Membuka ruang dialog publik secara transparan, mengumumkan jumlah dan jenis sampah masuk, merancang edukasi lingkungan di sekolah dan komunitas.
4. Menyusun roadmap jangka menengah hingga panjang (5–20 tahun), melibatkan akademisi, NGO, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berbasis data, menggandeng lembaga independen agar dampak sosial-lingkungan bisa dikelola secara berkelanjutan.
Jika pemerintah tidak mampu menjelaskan arah dan tujuannya secara jelas, maka wajar jika publik mencurigai bahwa Pandeglang sedang dijadikan “tong sampah provinsi” secara diam-diam – praktik yang tidak bermartabat dan melanggar hak lingkungan masyarakat.
Di tengah krisis iklim dan juga melemahnya kepercayaan publik, pemerintah dituntut hadir bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai penyemai harapan. Pemda Pandeglang perlu bertindak sekarang: membuka dialog, menjelaskan arah kebijakan, menegaskan rencana pengelolaan jangka panjang, dan mengundang masyarakat sebagai mitra.
Masyarakat Pandeglang bukan hanya ingin udara bersih. mereka mendambakan keadilan, keberpihakan, dan masa depan yang berkelanjutan untuk anak‑cucu mereka. Karena Pandeglang adalah rumah, bukan lokasi pembuangan siapa pun.
Penulis : Mahmudin (Pemuda Pandeglang
