NUSAKATA.COM– Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, pada Senin (28/07/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap buruknya tata kelola birokrasi di bawah kepemimpinan Gubernur Banten, yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Massa aksi menyasar langsung sejumlah kantor OPD, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka membawa berbagai poster dan spanduk yang mengecam pembiaran terhadap kepala dinas yang dinilai gagal, bahkan terindikasi terlibat dalam pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang.
“Ketika seorang gubernur hanya menjadi penonton di tengah kehancuran birokrasi, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Dian Ardiansyah, Koordinator Lapangan, dalam orasinya.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti monopoli program pertanian, mark-up anggaran pengadaan makanan dan minuman di sektor kesehatan, dugaan jual beli ijazah dan pelecehan seksual di sektor pendidikan, hingga rawannya penyalahgunaan dana Bantuan Provinsi (Banprov) serta penerbitan izin tambang yang tidak selektif, merupakan bukti nyata rusaknya integritas birokrasi di Provinsi Banten.
“Ini bukan sekadar kegagalan teknis, ini adalah kegagalan moral yang dibiarkan berlarut-larut oleh Gubernur,” tambahnya.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh Ilham, menyampaikan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan HMI merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan Negara Republik Indonesia. Aksi ini membawa sejumlah tuntutan dan harapan yang disampaikan langsung di jalanan, agar didengar dan diindahkan oleh pemangku kebijakan, yaitu Gubernur Banten.
“Hari ini, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten masih kami nilai gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, terutama dalam pengelolaan program dan realisasi anggaran negara. Bahkan, kami menemukan adanya indikasi dugaan korupsi di tubuh birokrasi itu sendiri. Padahal mereka telah disumpah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan amanah tersebut,” ujarnya.
“Kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bersikap tegas, bahkan segera mencopot Kepala OPD yang diduga bermasalah dan gagal,” pungkasnya.
