NUSAKATA.COM — Solidaritas Mahasiswa Indonesia asal Kabupaten Paniai (SMI-KP) bersama masyarakat lokal menggelar aksi damai di Kantor DPRD Paniai, Madi, Jumat (11/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), masuknya perusahaan tambang besar, proyek pariwisata yang dinilai merusak lingkungan, serta kehadiran militer dan pelanggaran HAM di wilayah adat.
Mahasiswa menolak wacana pembentukan empat kabupaten baru seperti Wedauma, Delama Jaya, dan Paniai Barat, yang dianggap hanya menguntungkan elit politik dan korporasi tambang, serta membuka ruang bagi meningkatnya militerisasi dan kekerasan negara terhadap masyarakat adat.
“Yang dibutuhkan rakyat adalah pendidikan dan kesehatan, bukan pemekaran yang jadi pintu masuk militer dan perusahaan,” tegas orator aksi, Nando Boma.
Massa juga menolak rencana eksploitasi sumber daya alam oleh tujuh perusahaan tambang, termasuk uranium, gas bumi, dan bauksit, serta pembangunan sektor wisata yang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat.
Sejumlah tokoh masyarakat dan adat turut menyatakan dukungan:
- Daniel Degei: Menegaskan masyarakat adat menolak perampasan tanah atas nama investasi tambang dan DOB.
- Lukas Yeimo: Menyebut pemekaran tanpa persetujuan adat sebagai bentuk penjajahan baru.
- Yesmot Mote: Menolak penjualan tanah warisan leluhur untuk kepentingan pembangunan.
- Marcelino Pigai: Mengkritik pariwisata kapitalistik yang menyingkirkan nilai budaya lokal.
- Pdt. Agus Mote: Mendesak penghentian pendropan militer dan pelanggaran HAM di tanah Papua.
Aksi berakhir dengan penyerahan dokumen pernyataan sikap kepada DPRD Paniai. Ketua DPRD sementara, Hengki Kera Ogetai, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui forum resmi lembaga legislatif.
Penanggung jawab aksi, Penias Yeimo, menegaskan harapan mahasiswa agar DPRD segera menghentikan agenda pemekaran, pertambangan, dan proyek pariwisata yang tidak melibatkan rakyat.
Dalam pernyataan sikap, mahasiswa menyampaikan 10 poin tuntutan utama, di antaranya:
- Menolak pemekaran DOB seperti Kabupaten Delama Jaya, Wilayah III (Wedauma), dan Paniai Timur.
- Menolak semua bentuk pertambangan ilegal.
- Menolak pengembangan pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat adat.
- Menuntut penarikan seluruh aparat militer organik dan non-organik dari wilayah Paniai.
- Menuntut penghentian pelanggaran HAM dan kekerasan oleh TNI-Polri terhadap rakyat sipil.
- Menolak program pemerintah yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat Paniai.
- Mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi.
Aktivis kemanusiaan dan pengurus Partai Bintang Timur, Yulvin Mote, menegaskan bahwa negara harus menghentikan pendropan militer di seluruh Papua, menolak DOB dan pertambangan ilegal, serta menghormati hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri.
Kontributor: Yulvin Mote (Aktivis Kemanusiaan dan Pimpinan Badan Pengurus Pusat Partai Bintang Timur di Papua.
