NUSAKATA.COM – Ditengah arus globalisasi yang deras, krisis identitas kebangsaan menjadi tantangan nyata yang dihadapi generasi muda Indonesia. Fenomena seperti apatisme terhadap politik, minimnya kesadaran hukum, dan lunturnya semangat kebhinekaan menunjukkan adanya kekosongan dalam proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan.
Di sinilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran krusial sebagai benteng ideologis sekaligus instrumen strategis pembentuk karakter warga negara yang demokratis, kritis, dan berintegritas.
Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekadar hafalan Pancasila atau UUD 1945, tetapi lebih dari itu: sebuah proses pembelajaran aktif yang menanamkan nilai, sikap, dan perilaku berbangsa dan bernegara secara utuh.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara plural, PKn memiliki misi besar untuk menjaga keutuhan NKRI melalui pendidikan multikultural, toleransi, dan semangat gotong royong.
Sayangnya, dalam praktiknya, PKn seringkali dipahami hanya sebagai mata pelajaran formal di kelas, padahal esensi PKn seharusnya menjiwai seluruh praktik kehidupan berbangsa.
Ironisnya, masih banyak peserta didik yang bersikap pasif, sekadar “menghafal untuk ujian” tanpa meresapi makna sesungguhnya.
Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan pedagogis dalam PKn perlu direformulasi agar lebih kontekstual dan menyentuh realitas sosial.
Diperlukan pembaruan metode pengajaran PKn yang berbasis pada pendidikan kritis (critical pedagogy). Misalnya, mendorong siswa untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial-politik aktual, mengkaji fenomena korupsi, intoleransi, hingga pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka.
Melalui pendekatan ini, PKn akan membentuk warga negara yang bukan hanya tahu hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu bersikap kritis terhadap ketidakadilan dan aktif dalam perubahan sosial.
Penting juga untuk memperluas ruang Pendidikan Kewarganegaraan di luar sekolah: melalui media sosial, komunitas pemuda, hingga forum-forum diskusi warga. Ketika ruang-ruang ini dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan kewargaan, maka masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses demokratisasi dan pembangunan sosial.
Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya tugas guru PKn, tetapi tanggung jawab bersama: keluarga, masyarakat, media, dan negara. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, kita memerlukan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral, sosial, dan kebangsaan.
Membangun Indonesia ke depan bukan semata soal infrastruktur fisik, tetapi pembangunan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan yang transformatif. Karena sejatinya, masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas warganya.
Ditulis oleh : Irgi Ahmad Maulana (Mahasiswa Universitas Pamulang, Teknik Informatika)
