NUSAKATA.COM – Kepala Dinas Perhubungan Lahat, H. Deswan Irsyad, menyampaikan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mendorong transparansi serta mencegah kebocoran retribusi parkir di lapangan.
Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Pemkab Lahat di bawah kepemimpinan Bupati H. Bursah Zarnubi dan Wakil Bupati Widia Ningsih.
“Jika petugas parkir tidak memberikan karcis resmi, masyarakat tidak diwajibkan membayar. Ini penting untuk memastikan bahwa retribusi masuk ke kas daerah, bukan ke kantong pribadi,” tegas Deswan Irsyad saat ditemui usai kegiatan sosialisasi pada Rabu (21/5/2025).
Deswan menambahkan bahwa selama ini masih sering ditemukan juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi namun tetap memungut biaya dari pengguna jasa. Praktik semacam ini rawan menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.
Kebijakan ini berlaku di seluruh titik parkir tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemkab Lahat. Dinas Perhubungan juga telah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat serta membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran.
“Kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat. Jika ada jukir yang memaksa meminta uang tanpa memberikan karcis resmi, segera laporkan kepada kami. Identitas pelapor akan kami lindungi,” tambahnya.
Dishub Lahat juga mengingatkan seluruh juru parkir resmi untuk mematuhi aturan yang berlaku. Setiap jukir wajib mengenakan atribut lengkap dan membawa karcis parkir resmi yang dikeluarkan oleh dinas. (Robby)
