NUSAKATA.COM – Pemerintah daerah Pandeglang berencana melakukan pinjaman sebesar Rp1 triliun, yang berpotensi memiliki dampak signifikan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Pinjaman besar ini dapat meningkatkan beban anggaran pemerintah daerah dan membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
M. Hayat salah seorang Masyarakat Pandeglang khawatir bahwa pinjaman ini dapat berdampak negatif pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian rakyat.
“Pemerintah daerah perlu melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan alternatif pembiayaan sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman sebesar itu.” Kata Hayat. Senin (28/4/25).
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan dengan hati-hati dan transparan dalam pengambilan keputusan ini.
“Kami sangat khawatir dengan rencana pemerintah daerah Pandeglang untuk melakukan pinjaman sebesar Rp1 triliun. Pinjaman yang besar ini dapat menjadi beban berat bagi pemerintah daerah dan masyarakat, serta dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi,” ujarnya.
Hayat, yang juga sebagai Ketua PD Gerakan Pelindung Aspirasi Rakyat (GERPIRA) mengatakan Selain itu, risiko gagal bayar juga menjadi perhatian, karena dapat berdampak negatif pada reputasi dan kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh pinjaman di masa depan.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan dengan hati-hati dan transparan dalam pengambilan keputusan ini, serta memastikan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak membebani anggaran pemerintah daerah di masa depan,” Paparnya.
Pertanyaan yang Perlu Dijawab pemkab Pandeglang.
– Apa tujuan dari pinjaman tersebut?
– Bagaimana pemerintah daerah akan menggunakan pinjaman tersebut?
– Bagaimana pemerintah daerah akan membayar pinjaman tersebut?
– Apa dampak pinjaman tersebut bagi masyarakat Pandeglang?
Kami menuntut pemerintah daerah untuk:
– Transparan dalam penggunaan pinjaman
– Memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat
– Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan alternatif pembiayaan sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman sebesar itu,” Imbuhnya.
Selain itu, kami juga meminta pemerintah daerah untuk transparan dan akuntabel dalam penggunaan pinjaman tersebut.
“Pemerintah daerah harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan elit politik,” Pungkasnya.
