NUSAKATA.COM – Aliansi Banten Raya (ABR) menyuarakan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak tindakan tegas dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten, terkait dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran moral yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Pandeglang berinisial RR, yang berasal dari Fraksi PKS.
Entis Sumantri Kordinator Lapangan Aksi menyampaikan Dalam pernyataan yang disampaikan kepada publik, Entis menegaskan bahwa dugaan tindakan tidak bermartabat berupa kekerasan terhadap perempuan.
“Perilaku amoral dan imoral yang dilakukan oleh RR telah mencederai integritas DPRD Kabupaten Pandeglang dan merusak citra partai PKS,” Ungkapnya
Entis menilai, sebagai wakil rakyat, seorang anggota DPRD seharusnya menjadi teladan yang baik, bukan justru terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, serta prinsip-prinsip partai yang mengedepankan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
“Masalah ini menjadi indikator serius kegagalan partai dalam mendidik kadernya. Kami melihat adanya ketidaksesuaian antara visi-misi partai PKS dengan perilaku kadernya,” ujar korlap Aksi
Entis juga menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dan bahwa tindakan menyuarakan aspirasi ini adalah bagian dari kontrol masyarakat terhadap etika dan moralitas wakil rakyat.
Dalam tuntutannya, ABR meminta:
1. DPW PKS Banten segera merekomendasikan kepada DPP PKS untuk mencopot RR dari keanggotaan DPRD Pandeglang serta melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).
2. RR diberhentikan dari keanggotaan partai karena dianggap tidak bermoral, tidak beretika, dan telah mencoreng citra partai.
3. Aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan kekerasan terhadap perempuan, prostitusi, konsumsi alkohol, dan aktivitas hiburan malam yang dilakukan oleh RR.
4. DPW PKS Banten diminta untuk kembali menegakkan nilai-nilai Islam, keadilan, dan keteladanan moral dalam kepemimpinan dan pembinaan kader.
Senada dengan Habil Korlap II menegaskan, akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Dan kami akan melakukan aksi lanjutan secara berjilid-jilid apabila tidak ada tindakan tegas dari partai maupun aparat penegak hukum,” Ungkapnya
“Jika ini terus dibiarkan, maka bukan hanya marwah partai yang jatuh, tapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, dan kami akan seger mendatangi DPP Partai PKS untuk menyampaikan aspirasi ini,” tutupnya**
