NUSAKATA.COM – Insiden keracunan siswa yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) di Cianjur memicu keprihatinan berbagai pihak, termasuk Kaum Muda Syarikat Islam.
Melalui pernyataan resminya hari ini, organisasi tersebut mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Ketua Umum Kaum Muda Syarikat Islam, Adhyputra menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan kemungkinan adanya pelanggaran serius dalam rantai pelaksanaan program, termasuk dugaan pungutan liar (pungli) dan pemotongan jatah yang dapat menurunkan kualitas gizi makanan untuk para siswa.
“Insiden ini tidak hanya membahayakan kesehatan anak-anak, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang seharusnya mulia. Kami mendesak transparansi dan akuntabilitas penuh,” tegasnya.
Dalam pernyataan tersebut, Kaum Muda Syarikat Islam menyoroti tiga poin penting:
Evaluasi Menyeluruh terhadap Mitra Dapur MBG dan Badan Gizi Nasional
Organisasi meminta pengungkapan potensi pelanggaran dan kelalaian, termasuk kemungkinan manipulasi anggaran dan korupsi yang berdampak langsung terhadap penurunan standar gizi.
Pengawasan Ketat terhadap Rantai Pasok MBG
Pengawasan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Tujuannya untuk memastikan setiap makanan yang diberikan memenuhi standar kesehatan yang layak.
Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Penyelidikan
Kaum Muda Syarikat Islam mendesak keterlibatan aktif aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas insiden ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan program.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam rangka memerangi stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.
Namun, menurut organisasi ini, jika pelaksanaannya tercemar oleh praktik-praktik kotor, maka tujuan luhur tersebut akan sia-sia.
“Program MBG adalah amanah negara untuk memastikan hak anak atas gizi yang layak. Kami mendorong Badan Gizi Nasional agar tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pengawas independen yang aktif,” tambah Ketua Umum.
Sebagai bagian dari komitmennya terhadap keadilan sosial, Kaum Muda Syarikat Islam menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal kebijakan publik dan mendukung upaya perbaikan sistemik dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
“Insiden ini harus menjadi momentum memperkuat tata kelola program publik yang layak. Ini bukan hanya soal makanan, tapi soal masa depan anak bangsa,” pungkas pernyataan tersebut.***
