NUSAKATA.COM – Setelah wafatnya Kamaruddin Abubakar alias– Setelah wafatnya Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak pada bulan Ramadhan lalu di Tanah Suci, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP-PA) menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan internal partai.
Abu Razak dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dan pemersatu di tubuh Partai Aceh. Strategi jabatan kekosongan tersebut kini memunculkan perbedaan sikap di kalangan elite partai. Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, selaku tuha peut Partai Aceh, merekomendasikan Aiyub Abbas (Abuwa Muda) sebagai Sekjen definitif.
Namun di sisi lain, Ketua Umum Partai Aceh, Muzakkir Manaf (Mualem), dikabarkan menunjuk Zulfadhli (Abang Samalanga) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen.
Kondisi ini menimbulkan kesan dualisme kepemimpinan dan menampilkan adanya krisis tokoh pemersatu setelah kepergian Abu Razak. Pengamat menilai, konflik internal ini menampilkan lemahnya koordinasi dan konsolidasi di antara pimpinan partai.
Sebagai partai lokal terbesar di Aceh yang saat ini menguasai posisi strategis baik di legislatif maupun eksekutif, mempekerjakan internal yang dinilai sebagai hal yang tidak terhindarkan.
Oleh karena itu, Partai Aceh dinilai membutuhkan sosok Sekjen yang tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif, namun juga memiliki kapasitas untuk menjembatani berbagai faksi dan kepentingan di dalam partai.
Sejumlah kalangan mendesaknya penunjukan Sekjen dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga legitimasi organisasi dan mencegah perpecahan lebih lanjut.
“Figur Sekjen yang terpilih harus mampu menyatukan seluruh elemen partai serta membawa semangat kaderisasi yang kuat untuk menjamin kelangsungan politik lokal di Aceh,” ujar M. Iqbal Nurhadi, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Lhokseumawe, dalam keterangannya.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Muzakkir Manaf sebagai Ketua Umum, untuk menanggapi kekhawatiran kader dan konstituen Partai Aceh terhadap masa depan partai pasca-Abu Razak.
Banyak pihak berharap keputusan-keputusan penting di tubuh pihak tetap mengedepankan prinsip musyawarah demi menjaga kekompakan dan kesinambungan organisasi.
