NUSAKATA.COM – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Serang mengecam keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang tetap menyelenggarakan Safari Ramadhan di saat anggaran daerah sedang diperketat dan daerah tengah menghadapi Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada.
Kami menilai langkah ini menunjukkan ketidaktegasan Pemkab dalam mengelola anggaran serta mempertanyakan prioritas kebijakan yang diambil.
Jika memang sedang dilakukan efisiensi, seharusnya kegiatan seremonial seperti ini dapat ditunda atau bahkan ditiadakan.
Ketua Umum PC PMII Kabupaten Serang, Nurhidayat, mengkritik keputusan tersebut dan menilai Pemkab Serang kurang memahami urgensi serta prioritas dalam penggunaan anggaran di tengah situasi yang penting seperti saat ini.
“Kami mempertanyakan bagaimana mungkin Pemkab Serang berbicara soal efisiensi anggaran, tetapi di saat yang sama tetap menggelar Safari Ramadhan yang membutuhkan dana besar? Jangan sampai ini hanya menjadi ajang pencitraan pejabat di tengah situasi yang membutuhkan pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana,” ungkap Nurhidayat.
Sebagaimana diketahui, PSU Pilkada Kabupaten Serang merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Proses ini bukan sekadar pengulangan pemungutan suara, tetapi juga ujian bagi demokrasi di Kabupaten Serang.
PSU memerlukan kesiapan anggaran, infrastruktur, serta sosialisasi yang memadai agar dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan. Namun, apakah Pemkab Serang telah memastikan bahwa anggaran untuk PSU cukup dan dialokasikan dengan benar?
PC PMII Kabupaten Serang melihat adanya potensi ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran dan kurangnya fokus Pemkab dalam memastikan kelancaran PSU. Daripada menghabiskan dana untuk acara Safari Ramadhan yang bersifat seremonial, sebaiknya Pemkab mengutamakan:
1. Sosialisasi PSU agar tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi dan tidak terkesan hanya sebagai formalitas.
2. Transparansi anggaran PSU, termasuk biaya penyelenggaraan, pengawasan, dan distribusi logistik pemilu.
3. Netralitas aparatur pemerintah dalam PSU, agar tidak ada indikasi keberpihakan kepada salah satu calon.
4. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan PSU dengan melibatkan masyarakat dan mahasiswa agar berlangsung jujur dan adil.
“Jangan sampai PSU ini hanya menjadi ajang formalitas yang tidak membawa perubahan bagi demokrasi di Kabupaten Serang. Pemkab seharusnya lebih fokus ke sana daripada mengadakan acara seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjut Nurhidayat.
Pemkab Serang kerap berbicara tentang efisiensi anggaran, namun ironisnya tetap menyelenggarakan kegiatan yang membutuhkan biaya besar tanpa urgensi yang jelas. Sikap ini menunjukkan ketidakkonsistenan yang perlu dikritisi.
Beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh Pemkab Serang:
1. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk Safari Ramadhan?
2. Apakah kegiatan ini lebih penting dibandingkan PSU yang akan berlangsung?
3. Apa manfaat nyata Safari Ramadhan bagi masyarakat, selain sekadar formalitas tahunan?
4. Mengapa anggaran ini tidak dialihkan untuk hal yang lebih prioritas seperti layanan publik atau bantuan sosial?
Jika Pemkab Serang benar-benar ingin melakukan efisiensi, seharusnya Safari Ramadhan bisa ditiadakan atau diselenggarakan dengan cara yang lebih sederhana tanpa membebani anggaran daerah.
PC PMII Kabupaten Serang menduga kegiatan ini hanya dijadikan ajang pencitraan atau bahkan ada kepentingan politik tertentu, terutama jika digunakan sebagai sarana mencari dukungan menjelang PSU.
Kami menuntut Pemkab Serang lebih transparan dalam penggunaan anggaran. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan acara seremonial tanpa manfaat nyata, sementara kebutuhan mendesak seperti layanan publik, infrastruktur, dan demokrasi justru diabaikan.
PC PMII Kabupaten Serang menegaskan bahwa kami tidak menolak kegiatan keagamaan, namun pengalokasian anggaran harus rasional. Pemkab seharusnya bisa lebih inovatif dalam mengadakan kegiatan Ramadhan tanpa membebani keuangan daerah, seperti:
– Memanfaatkan masjid-masjid setempat untuk kegiatan keagamaan tanpa perlu acara besar-besaran.
– Menggunakan media digital untuk dakwah dan kajian Ramadhan, yang lebih hemat biaya.
Jika Pemkab tetap melaksanakan Safari Ramadhan tanpa transparansi anggaran, wajar jika masyarakat mencurigai adanya kepentingan lain di baliknya.
Sebagai organisasi mahasiswa yang peduli terhadap keadilan sosial dan transparansi pemerintahan, PC PMII Kabupaten Serang akan terus mengawal kebijakan Pemkab untuk memastikan anggaran publik dikelola dengan baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jika Pemkab Serang tetap bersikeras melanjutkan pemborosan ini tanpa transparansi, kami siap melakukan aksi dan mengajak masyarakat turut mengawasi jalannya pemerintahan. Rakyat sudah lelah dengan janji-janji tanpa realisasi,” tegas Nurhidayat.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda untuk bersama-sama mengawal kebijakan ini. Kabupaten Serang membutuhkan pemimpin yang transparan, adil, dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar membangun citra di tengah kondisi yang sulit.
