NUSAKATA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa anggapan mengenai efisiensi anggaran negara yang dilakukan pemerintahannya akan berdampak pada pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) adalah tidak benar.
“Isu pemotongan gaji ASN itu tidak benar,” ujar Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025).
Menurut Prabowo, langkah efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu operasional harian pemerintahan. Dana yang dihemat nantinya akan dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan sekolah.
Ia juga mengajak partai politik dalam koalisinya untuk mendukung kebijakan efisiensi ini. “Saya memang ingin menerapkan efisiensi anggaran, tetapi hal ini tidak akan menghambat kegiatan operasional sehari-hari,” tegasnya.
Prabowo menekankan bahwa upaya penghematan anggaran mencakup pengurangan aktivitas yang dianggap tidak esensial, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
“Jadi, setelah perjalanan dinas, seminar, dan diskusi kelompok (FGD), apa yang sebenarnya didiskusikan? Rakyat butuh solusi nyata seperti pupuk, bibit, dan perbaikan sekolah. Tidak perlu terlalu banyak seminar lagi,” tambahnya.
Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini, efisiensi anggaran telah berhasil menghemat sekitar Rp 300 triliun tanpa mengganggu program-program prioritas, termasuk di sektor pendidikan.
“Kita sudah berhasil menghemat sekitar Rp 300 triliun tanpa mengurangi program-program yang sedang berjalan, terutama di bidang pendidikan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini hanya akan berpengaruh pada kegiatan pemerintahan tertentu, seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), serta acara seremonial dan peringatan.
“Kriteria efisiensi kementerian dan lembaga mencakup aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan kegiatan seremonial lainnya,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai honorer, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Kebijakan efisiensi anggaran ini tidak boleh, saya tegaskan, tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi terkait UKT,” tegasnya.
