NUSAKATA.COM– Rencana pemerintah untuk menerapkan efisiensi anggaran pada tahun 2025 menuai polemik, terutama dalam sektor pendidikan. Salah satu program yang terdampak adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang selama ini menjadi tumpuan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Akibat pemangkasan anggaran, alokasi dana untuk KIP-K yang semula direncanakan sebesar Rp14,698 triliun turun drastis menjadi hanya Rp1,31 triliun. Dampaknya, dari total 844.174 mahasiswa penerima KIP-K, sebanyak 663.821 mahasiswa terancam tidak menerima bantuan pada tahun 2025.
Pemotongan ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, yang menargetkan penghematan hingga Rp306,69 triliun dari berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Keputusan ini memicu keprihatinan luas karena berpotensi menghentikan studi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, yang sebelumnya memiliki kesempatan untuk keluar dari rantai kemiskinan melalui pendidikan tinggi.
Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya platform X (dahulu Twitter). Sejumlah warganet menyuarakan kekhawatiran mereka, dengan tagar DaruratPendidikan menjadi trending.
Sebuah edaran yang diduga berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) juga beredar luas. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa 663.821 mahasiswa KIP-K tidak akan mendapatkan bantuan pada tahun 2025 akibat pemotongan anggaran.
Seorang pengguna X dengan akun @canine**** menuliskan, “600 ribu mahasiswa yang bergantung pada KIP-K, sebagian besar adalah anak pertama yang bisa kuliah di keluarganya. Jika efisiensi ini diterapkan, mereka terancam putus kuliah. Tolak pemangkasan dana pendidikan!”
Di tengah protes yang terus berkembang, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri, menegaskan bahwa beasiswa KIP-K tidak akan terkena pemangkasan anggaran.
“Beasiswa tidak kena efisiensi, kami kembalikan ke pagu semula,” ujar Satryo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2).
Meskipun demikian, kepastian anggaran dan mekanisme pendanaan KIP-K masih menjadi sorotan publik. Banyak pihak berharap agar pemerintah dapat menjaga keberlanjutan program beasiswa ini, sehingga akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh mahasiswa, terutama dari keluarga kurang mampu.
