NUSAKATA.COM – Tindakan DPD II KNPI Aceh Barat diduga mengintervensi jalannya Konfercab XIV HMI Cabang Meulaboh menuai kritik tajam, (27/01/2024).
Tidak hanya dianggap mencederai prinsip independensi dan demokrasi internal HMI, campur tangan ini juga dianggap sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap mekanisme organisasi yang bersifat otonom.
Maulidin, mantan Kepala Bidang Pembinaan Anggota (PA) HMI Cabang Meulaboh periode 2017-2018, dengan nada sarkastik menyarankan agar anggota DPD II KNPI Aceh Barat tersebut tidak mempertontokan kebodohan dalam proses ber-HMI,
“KNPI itu beda dengan HMI, baik dari sejarah munculnya maupun perannya. Anggota yang ikut campur dalam konfercab HMI itu adalah tindakan mempertontokan kekonyolan berorganisasi di depan publik, alias malu-maluin,” ujarnya kepada media ini. Senin (27/1/2025).
Pernyataan ini muncul setelah laporan bahwa DPD II KNPI Aceh Barat dituding menghalang-halangi delegasi salah satu kandidat, Anwar Efendi, dengan dalih insiden kerusakan pintu di lokasi konferensi.
Maulidin menilai tindakan tersebut tidak hanya tidak proporsional, tetapi juga mencerminkan ketidaksiapan pihak luar memahami dinamika internal organisasi sebesar HMI.
“Jika masalahnya hanya soal pintu, tidakkah lebih bijak menyelesaikannya dengan panitia? Mengapa harus membawa-bawa persoalan kecil untuk menciptakan ketegangan yang tidak perlu? Ini adalah bukti bahwa DPD II KNPI Aceh Barat lebih suka bermain drama daripada memahami inti permasalahan,” tambahnya.
Sementara itu, Maulana Ridwan Raden, delegasi peninjau dari Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Meulaboh, turut menyesalkan sikap DPD II KNPI Aceh Barat.
Ia menilai tindakan ini tidak hanya merusak citra organisasi, tetapi juga menunjukkan ketidaktahuan mereka terhadap etika berorganisasi.
“Sebagai organisasi eksternal, mereka seharusnya tahu batas. Tidak ada tempat bagi pihak luar yang mencoba mengganggu proses demokrasi yang berlangsung di HMI,” tegas Maulana.
Lebih lanjut, Maulana mendesak DPD I KNPI Aceh untuk turun tangan menertibkan anak cabangnya yang dianggap telah melampaui batas kewenangan.
“DPD I harus segera bertindak. Jangan biarkan tindakan seperti ini menjadi preseden buruk bagi KNPI dan organisasi lain di Aceh Barat,” ujarnya.
Konfercab XIV HMI Cabang Meulaboh adalah agenda penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi, dan campur tangan pihak luar hanya akan merusak proses demokrasi yang seharusnya berjalan bersih dan independen.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari DPD II KNPI Aceh Barat terkait kritik tajam yang dilontarkan kepada mereka.
“Jika DPD II KNPI Aceh Barat masih ngotot terlibat, mungkin langkah terbaik adalah mengajukan diri sebagai calon kader HMI. Siapa tahu mereka bisa belajar banyak soal independensi, etika organisasi, dan cara menyelesaikan masalah tanpa merusak kehormatan pihak lain,” tutupnya.**
