Menu

Mode Gelap
 

HIMMA Banten Tolak Pembangunan PIK 2: Desak Pemerintah Utamakan Keseimbangan Lingkungan

- Nusakata

13 Jan 2025 01:22 WIB


					HIMMA Banten Tolak Pembangunan PIK 2: Desak Pemerintah Utamakan Keseimbangan Lingkungan Perbesar

NUSAKATA.COM – Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Mahasiswa Mathla’ul Anwar (DPW HIMMA) Provinsi Banten secara tegas menyatakan penolakan terhadap proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dinilai mengancam keseimbangan lingkungan serta melanggar hak-hak masyarakat pesisir.

Penolakan ini atas dasar meningkatnya kekhawatiran atas dampak negatif proyek tersebut terhadap ekosistem dan kehidupan warga sekitar.

Ahmad Syafaat, menegaskan bahwa pembangunan PIK 2 akan memperparah kerusakan lingkungan pesisir di wilayah utara Banten.

“Kami tidak menolak pembangunan secara umum, tetapi proyek seperti ini harus dipertimbangkan dengan matang dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat. Reklamasi yang dilakukan selama ini telah menyebabkan abrasi, penurunan produktivitas perikanan, dan menyingkirkan komunitas nelayan lokal dari sumber mata pencaharian mereka,” tegas Ketua HIMMA Provinsi Banten

HIMMA Banten juga menyoroti kurangnya keterlibatan publik dalam proses perizinan proyek tersebut. Menurut mereka, banyak keputusan yang diambil tanpa melalui partisipasi masyarakat terdampak.

“Hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat adalah hak konstitusional yang harus dihormati oleh pemerintah dan pengembang,” tambah Syafaat yang juga mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNMA Banten, pada senin, (13/1/25).

Selain isu lingkungan, HIMMA Banten menilai proyek PIK 2 hanya menguntungkan segelintir pihak dan menciptakan ketimpangan sosial yang semakin lebar.

Mereka menyerukan agar pemerintah daerah dan pusat menghentikan sementara semua aktivitas pembangunan di kawasan tersebut hingga kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang independen dan komprehensif selesai dilakukan.

Sebagai langkah lanjutan, HIMMA Provinsi Banten berencana menggelar aksi solidaritas dan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam gerakan penolakan reklamasi.

Mereka juga akan membawa persoalan ini ke ranah hukum jika pemerintah tetap melanjutkan proyek tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Penolakan ini menjadi sinyal kuat dari generasi muda Banten yang semakin sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.

HIMMA Banten menyerukan semua pihak untuk mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian alam dan kesejahteraan manusia.**

Baca Lainnya

PPP Gelar Aksi Jilid VI, Soroti Dugaan Maladministrasi dan Penyalahgunaan Wewenang oleh DPMPD Pandeglang

3 July 2025 - 16:54 WIB

FoSSEI Banten dan KSEI IES UNTIRTA Sukses Gelar Temilreg 2025

3 July 2025 - 15:50 WIB

Bupati Bogor Ingatkan Jajarannya Agar Menjalankan APBD Dengan Penuh Tanggung Jawab 

3 July 2025 - 12:15 WIB

Tembok Penahan Tanah Milik Sekolah Dasar Harus Timpa Motor dan Gerobak

3 July 2025 - 12:07 WIB

Bupati Lahat Tegaskan Peran Guru Sentral Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045

3 July 2025 - 09:18 WIB

Konferensi XXII PGRI Kabupaten Lahat Menjadi Bukti Sinergi Organisasi Profesi Guru Dan Pemerintah

2 July 2025 - 22:42 WIB

Trending di Daerah