Nusakata.com – Menjelang dimulainya tahapan kampanye untuk Pemilihan serentak 2024, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cikedal kembali menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seruan ini disampaikan langsung oleh Mahmudin, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas, dan Parmas Panwaslu Kecamatan Cikedal.
Mahmudin menegaskan bahwa ASN, perangkat desa, dan BPD di seluruh wilayah Kecamatan Cikedal harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. “Netralitas adalah syarat mutlak untuk menjaga kualitas demokrasi kita. ASN, perangkat desa, dan BPD dilarang keras untuk memihak atau terlibat dalam kampanye politik guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang adil dan transparan,” ujar Mahmudin.
Beliau juga mengingatkan bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU telah menetapkan pasangan calon pada tanggal 22 dan tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 25. Oleh karena itu, seluruh ASN, perangkat desa, dan BPD harus menjaga netralitasnya sejak sekarang, terutama menjelang dimulainya masa kampanye.
Sanksi Bagi Pelanggaran Netralitas
Mahmudin menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan ditindak tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Pelanggaran netralitas, baik oleh ASN, perangkat desa, maupun anggota BPD, akan ditindak tegas jika ada yang terbukti melanggar,” tegasnya.
Selain itu, Panwaslu Kecamatan Cikedal juga telah membuka posko pengaduan masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran netralitas. Laporan bisa disampaikan melalui jalur resmi Panwaslu atau media sosial yang telah disediakan.
Tahapan Pemilu dan Kesiapan Pengawasan
Panwaslu Kecamatan Cikedal juga menyatakan siap mengawal seluruh tahapan Pemilihan Serentak 2024. “Kami sudah mempersiapkan langkah-langkah preventif dan pengawasan yang ketat terhadap potensi pelanggaran selama masa kampanye, terutama terkait netralitas aparat pemerintah,” lanjut Mahmudin.
Beliau juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pemilihan, terutama dalam memastikan bahwa ASN, perangkat desa, dan BPD tidak menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan politik tertentu.
Dengan menjaga netralitas dan integritas, diharapkan Pemilihan Serentak 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis.
